“Kadin Indonesia siap menjadi jembatan antara kebutuhan dan kemampuan dunia usaha. Kami percaya bahwa proyek yang baik bukan hanya proyek yang ready to offer, tetapi proyek yang benar-benar ready to invest, ready to execute, dan memberikan economic impact,” kata dia.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas Kurniawan Ariadi menerangkan bahwa perencanaan PSN diarahkan untuk memastikan proyek yang diusulkan memiliki kontribusi yang jelas dan terukur terhadap sasaran pembangunan nasional.
Dalam menjalankan peran perencanaan dan pengendalian PSN, pihaknya mendorong agar proyek tepat sasaran dan mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu instrumen untuk mempertemukan prioritas pembangunan dengan peluang partisipasi badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Lebih lanjut, Bappenas dalam kesempatan ini juga menyampaikan Public Private Partnership (PPP) Book 2026.
