NADIKABAR.COM — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi terkait keabsahan ijazah dan latar belakang pendidikan anggota DPR.
Doli mempersilakan jika ada pihak-pihak yang ingin menggugat terkait dengan pendidikan terakhir para anggota DPR, dalam hal ini khususnya pendidikan SMA/sederajat. Pihaknya memahami bahwa hal itu merupakan hak warga negara.
"Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi," ucapnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurutnya, gugatan dari masyarakat terhadap syarat pendidikan pejabat publik merupakan hal yang lumrah.
Ia menyebut sudah banyak kasus yang mempersoalkan hal itu.
"Banyak itu kan kepala-kepala daerah juga ada yang dipersoalkan gitu. Itu kan nggak bisa dilarang, ya," kata Doli.
Meskipun demikian, politikus Golkar itu menilai keabsahan ijazah pendidikan tidak perlu dipermasalahkan.
Pasalnya, kata dia, seluruh anggota DPR telah melalui proses verifikasi serta memenuhi syarat minimal pendidikan calon legislatif sesuai dengan ketentuan undang-undang.