"Hari ini kami minta Kapolri buka semua fakta-fakta soal penyadapan ilegal dan rangkaian perbuatan ilegal kelompok LSP yang diduga saling terkait," kata Wakeum Gerindra ini.

Habiburokhman menyebut kasus penyadapan ilegal yang turut menyasar Presiden Prabowo Subianto itu juga diduga melibatkan perbuatan melanggar lainnya. Menurutnya, sejumlah perbuatan ilegal itu diduga bertujuan menghambat presiden dalam melakukan tugasnya atau pidana makar.

"Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveilence ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya," kata Habiburokhman.