Nasional
HALAMAN 3 DARI 3
Komisi III DPR Rapat Bareng Kabaintelkam Polri Bahas RUU Penyadapan
Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri. Rapat untuk membahas RUU tentang penyadapan.
Redaksi NadiKabar
✓
Redaksi NadiKabar
•
Dipublikasikan: Senin, 16 November 2026 pukul 11:10 WIB
• ⏱ 2 menit baca
"Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedur yang masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan," ujarnya.
Untuk itu, Habiburokhman mengatakan pengaturan secara rinci soal penyadapan perlu diatur dalam undang-undang. Ia tak ingin kasus penyadapan ilegal kembali terjadi.
"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," ujarnya.
Pedoman Media Siber: NadiKabar.com berkomitmen mematuhi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers Indonesia. Apabila ada hak jawab atau koreksi, silakan hubungi redaksi melalui kanal kontak kami.