"Pengaturan penyadapan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur penyadapan secara rinci dan prosedur yang masih beragam. Ada yang memerlukan izin pengadilan," ujarnya.

Untuk itu, Habiburokhman mengatakan pengaturan secara rinci soal penyadapan perlu diatur dalam undang-undang. Ia tak ingin kasus penyadapan ilegal kembali terjadi.

"Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang. Jangan sampai keamanan negara dan hak asasi warga negara terancam dengan adanya penyadapan di luar hukum," ujarnya.