NADIKABAR.COM — Komisi III DPR RI menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

"Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?" kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang dijawab setuju oleh sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang hadir di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dengan disetujuinya hasil timus dan timsin, menurut dia, telah selesai seluruh rangkaian kegiatan rapat di tingkat panitia kerja (panja) untuk pembahasan RUU tersebut.

Selanjutnya, dia menyatakan tahapan RUU Perampasan Aset akan dilanjutkan ke rapat kerja untuk pengambilan keputusan di tingkat pertama, untuk kemudian bisa dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

"Tingkat pertama pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya pukul 13.00 WIB siang ini," katanya.

Adapun, Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyampaikan bahwa timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional.

Selanjutnya, kata dia, timus dan timsin juga telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya.

"Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja," kata Soedeson.