Seluruh tahapan, lanjut dia, juga dilaksanakan secara terbuka, mulai dari rapat dengar pendapat umum, rapat kerja, rapat tim perumus dan sinkronisasi, rapat panja, pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan dalam rapat paripurna.
Proses pembahasan tersebut diliput media massa serta disiarkan secara langsung melalui saluran media DPR. “Jadi kurang terbuka apa lagi?” ucap Habiburokhman yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset.
Terkait tidak dilibatkannya ICW sebagai narasumber, dia mengatakan Komisi III memprioritaskan pihak-pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan dalam pembahasan RUU tersebut.
Menurut dia, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber. Namun, Komisi III hanya dapat mengakomodasi 87 pihak karena keterbatasan waktu, sedangkan pihak lainnya diminta menyampaikan masukan secara tertulis.