NADIKABAR.COM — Komisi Informasi dari 30 daerah di Indonesia memperkuat komitmen keterbukaan informasi publik dan transparansi tata kelola pemerintahan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu.

Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro saat membuka Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia mengatakan rakornas mengangkat tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045".

Kegiatan itu menjadi momentum untuk memperkuat peran dan kontribusi Komisi Informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Indonesia.

"Kami berharap melalui kegiatan ini dapat dihasilkan hal-hal baik untuk bangsa dan negara. Keterbukaan informasi harus menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan," katanya.

Ia berharap berbagai pandangan dan masukan dari para narasumber dapat menghasilkan rekomendasi untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menyambut baik penyelenggaraan rakornas di Palembang. Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat.

Keterbukaan informasi menjadi kebutuhan penting seiring perkembangan teknologi digital yang membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen dan dukungan anggaran yang memadai agar lembaga yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informasi dapat menjalankan tugas secara optimal.

"Sumsel sebelumnya juga pernah menjadi tuan rumah kegiatan serupa pada 2016. Mudah-mudahan selama berada di Sumsel semuanya merasa nyaman dan kegiatan ini menghasilkan rekomendasi yang baik, baik untuk internal maupun pemerintah dan masyarakat," ujarnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Syahganda Nainggolan mengatakan keterbukaan informasi merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dalam pemaparannya bertema "Membangun Kepercayaan Publik Lewat Keterbukaan Informasi", ia menjelaskan data, informasi, dan komunikasi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan dalam penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Tantangan komunikasi pemerintah semakin besar di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengakses media sosial.

Perkembangan algoritma media sosial turut memengaruhi informasi yang diterima masyarakat sehingga pesan dan kebijakan pemerintah belum tentu tersampaikan secara utuh kepada publik.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat platform media sendiri serta meningkatkan pengawasan terhadap ruang digital agar informasi kebijakan dapat tersampaikan secara lebih efektif.

"Setiap pemimpin harus mau dikritik dan setiap eksekutif harus diawasi. Itu bagian penting dalam membangun kepercayaan publik," katanya.