Koordinasi ini bertujuan memastikan sistem perizinan yang ada transparan dan mudah diakses oleh para penyelenggara acara di daerah.

Menurutnya, penyelenggara perlu diberikan kepastian mengenai daftar persyaratan, perkiraan waktu proses, hingga status pengajuan.

Selain itu, panduan teknis seperti pengaturan kapasitas, jalur evakuasi, dan kesiapan layanan kesehatan hendaknya disesuaikan dengan skala serta risiko masing-masing acara.

Tidak hanya itu, di tingkat pusat, Chusnunia juga mengimbau pemerintah daerah (pemda) mengambil peran aktif.

Pemerintah daerah diharapkan mau mempublikasikan daftar gedung kesenian, lapangan, serta ruang publik yang siap dipakai lengkap dengan informasi kapasitas, fasilitas, rincian biaya, dan tata cara pemesanannya.