NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia menyatakan bahwa penerapan standar nasional Indonesia harus memberi nilai tambah riil, bukan sekadar proses administratif.
"Kita harus pastikan bahwa standardisasi nasional ini bukan sekadar proses pengukuran yang bersifat administratif, melainkan diukur dari seberapa besar nilai dan manfaat nyata yang dihasilkan bagi daya saing industri, percepatan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan masyarakat," kata Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan Chusnunia dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia di Gedung DPR, Senin.
Chusnunia yang juga merupakan Ketua Panja Standar Nasional Indonesia menjelaskan bahwa Panja Standar Nasional Indonesia (SNI) dibentuk untuk mengawal standardisasi, meningkatkan pengawasan mutu produk lokal, serta memperkuat daya saing industri nasional.
Legislator asal Lampung itu mengatakan bahwa DPR ingin memaksimalkan fungsi dan peran Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga negara yang bertugas melakukan pengukuran dan pengujian terhadap berbagai komoditas yang didistribusikan kepada masyarakat.
"Kami memandang penguatan BSN menjadi kebutuhan mendesak karena selama ini lembaga tersebut dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal, padahal manfaatnya sangat besar bagi perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk nasional," ujarnya.
Meski demikian, Chusnunia memastikan bahwa penerapan SNI baik terkait regulasi teknis, serta akselerasi standardisasi produk lokal demi memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Menurut dia, penerapan SNI pada dasarnya memiliki dua sisi, yakni di satu sisi bertujuan melindungi masyarakat, namun di sisi lain terkadang dianggap membebani pelaku usaha kecil.
"Tugas kami adalah memastikan bagaimana pemerintah melalui berbagai program baik fasilitas pembiayaan sertifikasi gratis atau pendampingan dapat mendorong agar para pelaku UMKM kita dapat naik kelas dan produknya mampu bersaing di pasar yang lebih luas," tambahnya.
Chusnunia menegaskan bahwa ukuran akhir keberhasilan standardisasi nasional bukan jumlah standar yang diterbitkan atau sertifikat yang dikeluarkan.