"Kita harus memiliki regulasi yang memang betul-betul digunakan sebagai acuan, jangan menggunakan regulasi yang ganda dengan penafsiran masing-masing yang berbeda-beda. Kalau kita lihat kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap dalam tanda kutip surat keterangan itu," lanjutnya.
Lalu lantas mendorong persoalan ini dimasukkan ke revisi UU Sisdiknas. Payung hukum, menurutnya, diperlukan agar tidak terjadi lagi perdebatan di publik.
"Tidak hanya kita bicara lulusan yang di sekolah umum, hari ini di Indonesia juga banyak santri-santri kita yang dikirim ke pondok-pondok pesantren atau dikirim kuliah atau sekolah di luar negeri. Ketika mereka kembali mau melanjutkan ke sekolah umum di sini, itu terkendala. Nah, oleh sebab itu, kami di Komisi X bersama teman-teman mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ayo kita sama-sama buat regulasi yang memang betul-betul besok ke depan ini tidak menjadi penghalang, tidak menjadi perdebatan seperti yang terjadi hari ini," tegas dia.
Untuk diketahui, Gibran telah resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke MPR, Kamis (12/11/2026). Dengan begitu, kursi wapres kini telah kosong.
