NADIKABAR.COM — Irjen Eko Hadi Santoso disebut menyesal dan meminta maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengatakan Eko Hadi menyampaikan penyesalannya itu usai menyatakan banding terhadap putusan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
"Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf," ujarnya dalam konferensi pers, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11).
Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Eko Hadi juga mengajukan saksi meringankan untuk ikut diperiksa oleh majelis KKEP.
"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ujarnya.
Trunoyudo menjelaskan dari hasil sidang tersebut Eko Hadi dinilai terbukti melakukan pemufakatan kegiatan illegal access. Berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan prosedural.
Atas perbuatannya, Majelis Sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa PTDH. Serta sanksi etika perbuatan pelanggar dinyatakan tercela.
Sidang KKEP kali ini dipimpin mantan Irjen Kemenkum, Komjen Hendro Pandowo. Sementara posisi Wakil Ketua KKEP diisi oleh Aslog Polri Irjen Agus Dwi Hermawan.
Sedangkan untuk tiga anggota Majelis KKEP yakni Kadiv Hubinter Polri, Irjen Untung Widiatmoko; Kakortas Tipidkor Polri, Irjen Arie Ardian Rishadi; dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.