NADIKABAR.COM — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong penguatan pengaturan hak lanjut usia (lansia) dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memperluas perlindungan kelompok tersebut.

Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan revisi UU HAM menjadi momentum penting untuk mengakui lansia sebagai kelompok rentan yang memiliki kebutuhan dan karakteristik khusus.

"Penguatan regulasi tersebut diperlukan untuk mempertegas kewajiban negara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak lansia, seiring dengan perubahan struktur demografi Indonesia menuju masyarakat dengan populasi menua atau ageing population," ujar Atnike dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Baseline Study Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia di Jakarta, Selasa.

Pandangan tersebut sejalan dengan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Dyah Pitaloka yang menilai peraturan saat ini belum cukup memberikan perlindungan bagi lansia. Karena itu, revisi Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga perlu didorong.

Menurut Rieke, persoalan lansia tidak semestinya hanya ditangani melalui pemberian bantuan sosial atau program kesejahteraan. Perlindungan kelompok tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan regulasi untuk memenuhi hak warga negara.

Rieke juga menekankan pentingnya memastikan hasil kajian Komnas HAM tidak berhenti sebagai dokumen akademis, tetapi ditindaklanjuti dalam proses legislasi.

Penguatan regulasi tersebut semakin mendesak karena proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas diproyeksikan meningkat dari 9,93 persen atau sekitar 26,78 juta jiwa pada 2020 menjadi lebih dari 20 persen pada 2050, berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023.

Perubahan demografi tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses pekerjaan, layanan publik, dan kesejahteraan sosial hingga perlindungan dari penelantaran dan diskriminasi.

Komnas HAM juga mencatat tantangan perlindungan lansia di tingkat internasional karena belum terdapat instrumen HAM internasional yang secara khusus dan mengikat mengatur hak-hak kelompok tersebut. Instrumen yang tersedia masih banyak bertumpu pada prinsip hukum lunak yang bersifat sukarela.

Untuk mendukung perbaikan kebijakan, Komnas HAM meluncurkan kajian awal berjudul "Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia: Mengantisipasi Indonesia sebagai Masyarakat Populasi Menua".

Kajian tersebut bertujuan memetakan kebijakan perlindungan lansia sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka.

Hasil kajian diharapkan menjadi landasan penguatan regulasi serta mendorong sinergi pemerintah, lembaga legislatif, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Melalui penguatan kebijakan dan regulasi, negara diharapkan tidak hanya menyediakan layanan dan bantuan bagi lansia, tetapi juga menjamin hak, kesempatan, perlindungan, dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat.