NADIKABAR.COM β€” Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong perubahan kebijakan perlindungan lanjut usia (lansia) agar tidak sekadar menjadi penerima bantuan sosial, tetapi juga diakui sebagai pemegang hak dan martabat setara dengan warga negara lainnya.

β€œMenjadi tua dengan bermartabat merupakan hak asasi manusia. Sebuah bangsa dapat dilihat dari bagaimana ia memperlakukan kelompok rentan,” ujar Koordinator Subkomisi Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam Diskusi Publik dan Peluncuran Kajian Dasar Tinjauan Kebijakan Hak Asasi Manusia bagi Lanjut Usia di Jakarta, Selasa.

Atnike mengatakan peningkatan jumlah penduduk lansia harus diikuti kebijakan yang menjamin mereka dapat menjalani kehidupan secara aman, sejahtera, mandiri, dan bermartabat.

Menurut dia, meningkatnya angka harapan hidup tidak cukup hanya dimaknai sebagai keberhasilan pembangunan dari sisi demografi. Negara juga harus memastikan pertambahan usia penduduk diikuti pemenuhan hak dasar, termasuk akses terhadap pekerjaan, layanan publik, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, penduduk berusia 60 tahun ke atas pada 2020 mencapai 9,93 persen atau sekitar 26,78 juta jiwa. Proporsi tersebut diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 20 persen pada 2050.

Atnike menilai perubahan struktur demografi tersebut menuntut tanggung jawab negara yang lebih besar dalam mencegah penelantaran dan diskriminasi terhadap lansia.

Tanpa kebijakan perlindungan yang memadai, peningkatan jumlah penduduk lansia berpotensi memperbesar kerentanan mereka dalam mengakses hak-hak dasar.

Tantangan perlindungan tersebut juga berkaitan dengan belum tersedianya instrumen internasional hak asasi manusia yang secara khusus dan mengikat mengatur hak-hak lansia.

Bahkan, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya belum secara spesifik mengatur berbagai bentuk kerentanan yang dialami kelompok tersebut.

Sementara itu, sejumlah instrumen internasional yang tersedia masih bertumpu pada prinsip hukum tidak mengikat dan bersifat sukarela sehingga perlindungan hak lansia secara kuat dan terukur masih menjadi tantangan.

Melalui peluncuran kajian dasar tersebut, Komnas HAM berupaya memetakan kebijakan perlindungan lansia sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka di Indonesia.

Kajian itu diharapkan menjadi landasan perbaikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar lansia tetap memperoleh akses terhadap hak, kesempatan, perlindungan, serta ruang untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.