Ia menekankan bahwa pihaknya mendorong Polda NTT yang diasistensi oleh Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Dittipid PPA dan PPO) Mabes Polri agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti dan diusut tuntas sehingga korban mendapatkan keadilan.
"Segera ditangani kasusnya agar memberikan keadilan kepada korban dan juga memberikan efek jera kepada pelaku (Yosef Lede) yang merupakan pejabat publik," ujar Anis.
Lebih lanjut, Anis mengatakan Komnas HAM juga mendesak penerapan pidana pemberatan karena terlapor merupakan pejabat.
"Kami mendorong juga agar Polda NTT menerapkan pidana pemberatan ya karena yang bersangkutan atau pelaku merupakan pejabat publik," ungkapnya.
Dalam Undang-undang (UU), kata Anis, Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terdapat pemberatan sepertiga jika pelaku kekerasan seksual itu adalah seorang pejabat publik.
Menurutnya, penerapan pidana pemberatan itu bertujuan agar Yosef Lede diberikan efek jera. Pasalnya, politikus partai Gerindra itu merupakan pejabat publik yang seharusnya melindungi dan mengayomi korban yang juga kelompok rentan.
