"Komnas Perempuan mengecam dugaan penyalahgunaan kewenangan kekuasaan sebagai kepala daerah, dengan menggunakan iming-iming pekerjaan yang menjadi modus korban terjerat dari upaya tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan," katanya.
Dahlia mengatakan pihaknya mendesak agar kepolisian segera melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan pasal pemberat dan berlapis UU TPKS, KUHP dan TPPO, serta memastikan pencegahan penghilangan barang bukti dan saksi-saksi yang dilakukan terduga pelaku.
"Mendesak Gubernur dan Kemendagri bertindak tegas segera melakukan pemeriksaan secara transparan dan memberhentikan secara tidak hormat kepala daerah tersebut, serta mendukung jaminan restitusi bagi korban sejak awal," ujar Dahlia.