Dari seluruh rangkaian persidangan, Anam menegaskan bahwa proses KEPP terhadap jenderal bintang dua itu telah memenuhi standar prosedur hukum yang profesional.
"Kami kira dengan proses seperti itu, ya, kami melihat bahwa proses tersebut memang prosesnya menghormati semua pihak, prosedurnya berjalan, dan dapat kita simpulkan bahwa memang proses yang berjalan sesuai prosedur dan akuntabilitasnya terjaga," pungkasnya.
Polri diketahui memecat Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Disebutkan, Ahrie Sonta terbukti melakukan perbuatan tercela.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar ditanyakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir usai sidang etik.
