"Transparansi keuangan merupakan prinsip yang kami jalankan secara konsisten. Laporan keuangan PSSI diaudit setiap tahun dan dipertanggungjawabkan dalam kongres. Begitu pula dengan penggunaan APBN, semuanya memiliki mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang jelas," kata Yunus Nusi.
Namun, Yunus Nusi menekankan bahwa persoalan subsidi klub yang kerap terlambat hingga menunggak serta ketiadaan insentif bagi AFP merupakan persoalan berbeda. Pembiayaan kebutuhan tersebut harus diupayakan melalui sumber pendanaan non-APBN, seperti sponsor, kerja sama komersial, maupun pendapatan organisasi lainnya.
Karena itu, PSSI akan melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan non-APBN FFI, termasuk memeriksa sumber pendapatan, arus kas, penggunaan anggaran, serta kewajiban organisasi kepada klub dan asosiasi futsal provinsi.
"Yang ingin kami ketahui adalah mengapa subsidi klub bisa menunggak dan mengapa insentif untuk asosiasi provinsi tidak tersedia," kaya Yunus Nusi.
"Kami perlu melihat bagaimana dana non-APBN FFI dikelola, bagaimana arus kasnya, dan apakah ada persoalan keuangan yang menyebabkan kewajiban kepada anggota tidak terpenuhi. Semua harus diperiksa secara objektif," ujar Yunus menambahkan.
