NADIKABAR.COM — Korporasi PT KA Properti Manajemen (PT KAPM) dituntut membayar denda Rp 200 juta dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera tahun 2022. Jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti senilai Rp 2,4 miliar.
"Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata jaksa saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Jaksa menuntut PT KAPM dengan pidana pokok berupa denda sebesar Rp 200 juta namun jika tak dibayar diganti dengan pencabutan izin usaha jasa konstruksi selama satu tahun. Jaksa juga menuntut PT KAPM membayar uang pengganti Rp 2,4 miliar dengan perhitungan pembayaran uang yang telah disita sebesar Rp 1,5 miliar, namun jika tak dibayar diganti dengan penutupan seluruh perusahaan PT KAPM selama satu tahun.
"Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp 2.410.092.416 dikurangi dengan perhitungan uang yang telah disita sebesar Rp 1.560.434.401 sebagaimana barang bukti nomor 203," ujar jaksa.
Pertimbangan memberatkan tuntutan ialah PT KAPM tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa juga telah melakukan korupsi dengan kehendak aktif yang bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran.
