(3) Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;c. tindak pidana penyelundupan manusia;d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atauf. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Meski telah disahkan, UU ini tidak langsung berlaku. UU Perampasan Aset mulai berlaku 12 bulan sejak UU diundangkan dan setelah terbentuknya Badan Pengelolaan Aset dan Badan Pengawasan Perampasan Aset.
Selain itu, UU ini tidak berlaku surut. UU Perampasan Aset hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah UU tersebut diberlakukan.