NADIKABAR.COM — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan pejabat Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT) terhadap seorang siswi magang agar diproses secara hukum dan berbasis pada pelindungan hak korban.
"Kekerasan dan dampak yang dialami korban tentunya sangat besar, sehingga polisi wajib untuk mengungkap kasus lewat alat-alat bukti, seperti visum psikiatrikum, CCTV, dan lain-lain," kata Anggota KPAI Dian Sasmita saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dalam kasus ini ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban sangat kuat, mengingat pelaku adalah pejabat pemerintah, sedangkan korban adalah siswa magang.
Pihaknya juga mengecam penyelesaian damai antara terduga pelaku dan korban dalam kasus ini.