Ia kemudian mengutip Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Begini bunyinya:

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Masyarakat, jelas Kawiyan, harus sadar cyberbullying terhadap anak bukan persoalan sepele atau sekadar ejekan di media sosial. Dampaknya bisa sangat serius bagi anak, baik secara psikologis, sosial, maupun terhadap tumbuh kembangnya.

"Anak yang menjadi korban cyberbullying dapat mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan. Lebih jauh, jejak digital dari perundungan dapat terus beredar dan diakses berulang kali, sehingga anak berpotensi mengalami kembali tekanan yang sama meskipun peristiwa awalnya sudah berlalu," sambungnya.

Hal ini, terangnya, bisa mengganggu konsentrasi belajar, prestasi pendidikan, hubungan sosial, dan pembentukan karakter anak. Kawiyan mengatakan masyarakat harus memahami bahwa cyberbullying bukan persoalan sepele atau sekadar ejekan di media sosial.

Dampaknya bisa sangat serius bagi anak, baik secara psikologis, sosial, maupun terhadap tumbuh kembangnya. Anak yang menjadi korban cyberbullying dapat mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan mengalami tekanan psikologis yang berkepanjangan.

" Lebih jauh, jejak digital dari perundungan dapat terus beredar dan diakses berulang kali, sehingga anak berpotensi mengalami kembali tekanan yang sama meskipun peristiwa awalnya sudah berlalu. Hal ini bisa mengganggu konsentrasi belajar, prestasi pendidikan, hubungan sosial, dan pembentukan karakter anak. Dalam kondisi tertentu, cyberbullying juga dapat meningkatkan risiko depresi, perilaku menyaki diri sendiri, bahkan munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup," tutur Kawiyan.

Ia mengatakan masyarakat tidak boleh menganggap remeh cyberbullying terhadap anak. "Jangan sampai karena ambisi, persaingan, atau perbedaan politik orang dewasa, masa depan dan kesehatan mental anak justru menjadi taruhannya. Perlindungan anak harus berada di atas kepentingan politik apa pun," ujar Kawiyan.