Ia menegaskan bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, peran KPI tidak sebatas mengawasi dan menjatuhkan sanksi atas pelanggaran isi siaran, melainkan turut menjaga keberlanjutan ekosistem usaha media.
"KPI tidak hanya untuk melakukan pengawasan serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran di siaran. Namun, KPI juga memiliki tanggung jawab untuk turut menjaga iklim usaha penyiaran yang sehat, adil, dan berkelanjutan," ujarnya.
Menurut Hasrul, di tengah maraknya arus disinformasi dan dinamika teknologi, lembaga penyiaran memegang posisi strategis untuk menghadirkan informasi yang faktual dan menenangkan publik.
"Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, perkembangan teknologi, dan situasi kebencanaan, penyiaran tentu memiliki peran yang strategis dalam menghadirkan informasi yang benar, faktual, dan menenangkan masyarakat," tutur Hasrul.
