NADIKABAR.COM — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mencatat sebanyak 423 lembaga penyiaran beroperasi di Jawa Barat (Jabar) dan menjadi objek pengawasan daerah sehingga membutuhkan penguatan pengawasan di tengah perkembangan teknologi digital.
Ketua KPI Pusat Muhammad Hasrul Hasan di Cimahi, Senin, mengatakan jumlah lembaga penyiaran yang diawasi itu tergolong besar, sementara jumlah komisioner KPI daerah relatif sama dengan daerah lain di Indonesia.
"Jumlahnya sama seluruh Indonesia, jumlah komisionernya sama, tapi jumlah yang mereka awasi jauh lebih banyak dengan daerah-daerah lain. Ada 423 lembaga penyiaran yang diawasi oleh teman-teman KPI di Jawa Barat," katanya.
Menurut dia, tantangan pengawasan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang tidak lagi terbatas pada televisi dan radio, tetapi juga berkembang melalui berbagai platform digital.
Ia mengatakan KPI selama ini bertugas memastikan tayangan televisi dan siaran radio memenuhi standar kelayakan, termasuk menjamin konten yang dikonsumsi masyarakat aman bagi anak-anak dan ramah terhadap keluarga.
Namun, perkembangan platform digital, khususnya layanan media dari luar negeri, menghadirkan tantangan baru karena belum adanya regulasi yang secara memadai mengatur ruang penyiaran tersebut.
"Ini adalah tantangan kita bersama yang selalu kita dorong agar adanya keadilan dalam menerima informasi, adanya keadilan dalam teknologi di era disrupsi," ujarnya.
Hasrul menilai penguatan regulasi diperlukan agar masyarakat memperoleh perlindungan dalam mengakses informasi sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku industri penyiaran di tengah perubahan ekosistem media.
Di sisi lain, ia mengatakan tugas KPI tidak hanya melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan, tetapi juga memberikan apresiasi kepada lembaga penyiaran yang menghadirkan program berkualitas dan ramah keluarga.
Ia mengapresiasi penyelenggaraan agenda penghargaan bagi lembaga penyiaran se-Jawa Barat serta kolaborasi Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat setempat yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.