NADIKABAR.COM — KPK kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, terkait perkara korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan pada BNPB. Dalam pemeriksaan keduanya oleh KPK hari ini, Rustian dicecar penyidik soal plotting anggaran DSP kepada pihak-pihak swasta.
Jubir KPK Budi Prasetyo menjelaskan Rustian selaku Sestama memiliki peran sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) di lingkungan BNPB. Posisi ini membuat Rustian dinilai mengetahui secara menyeluruh mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP.
"Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya," terang Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
"Karena penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, tapi memang ada keistimewaan dengan syarat-syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung," lanjut Budi.
Dia menerangkan, proses penunjukan langsung sejumlah pihak swasta menggunakan DSP ini masih terus didalami. Termasuk soal adanya pemberian kickback dari proses penunjukan langsung pihak swasta untuk pengadaan yang bersumber dari DSP.
"Ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan. Kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya," tutur Budi.