NADIKABAR.COM β€” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan suap terkait audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat memeriksa Inspektur Daerah Klaten berinisial AS sebagai saksi pada Senin (16/11).

"Untuk pemeriksaan kepada Inspektur yang dilakukan pada Senin (16/11), ini berkaitan dengan laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Klaten karena laporan keuangan ini tentunya berkaitan juga dengan salah satu klaster perkara Klaten, yakni soal dugaan suap untuk melakukan dropping (penghapusan) temuan audit BPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Menurut Budi, KPK menilai Inspektorat seharusnya mengetahui dugaan penyimpangan dalam laporan keuangan Pemkab Klaten sehingga diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten berinisial HWI.

β€œInspektorat sebagai lembaga atau entitas yang punya tugas kewenangan untuk melakukan pengawasan di internal Pemerintah Kabupaten Klaten semestinya tahu terkait dengan dugaan penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan adanya kelebihan bayar, dan kemudian oleh Bupati dinegosiasikan kepada oknum di BPK untuk dilakukan dropping,” katanya.

Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lainnya pada 15 Oktober 2026.

Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.

KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.

Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.