NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami jasa penyelenggara acara (event organizer/EO) saat memeriksa 18 camat di wilayah Kabupaten Klaten sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Klaten nonaktif berinisial HWI pada 18 November 2026.
“Semua saksi hadir. Penyidik meminta keterangan para saksi terkait pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa penyelenggaraan kegiatan, yang terkait dengan tersangka MAW selaku pihak swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan belasan saksi tersebut terdiri atas Camat Klaten Selatan berinisial AFH, Camat Klaten Utara S, Pelaksana Tugas Camat Wedi S, Camat Kebonarum ING, Camat Jogonalan TS, Camat Kalikotes SS, Camat Gantiwarno HW, Camat Prambanan AR, dan Camat Ngawen P.
Kemudian, Camat Manisrenggo R, Camat Kemalang SK, Camat Karangnongko EK, Camat Jatinom AS, Camat Tulung HP, Camat Karanganom JHH, Camat Delanggu YSN, Camat Wonosari SW, serta Camat Ceper AM.
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Bupati Klaten berinisial HWI, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah ALH, dan 21 orang lain pada 15 Oktober 2026.
Pada 16 Oktober 2026, KPK mengumumkan HWI, ALH, dan MAW selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025-2026.
KPK juga mengatakan terdapat lima klaster dugaan korupsi, di antaranya terkait dugaan suap untuk pengondisian audit BPK, pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari organisasi perangkat daerah (OPD) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta setoran terkait upah pungut.
Sementara itu, KPK mulai memanggil sejumlah saksi kasus tersebut pada 27 Oktober 2026.