Kasus tersebut bermula saat KPK pada 21 September 2026 menangkap SL dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai berjumlah Rp200 juta terkait kasus tersebut.

Menurut KPK, SL diduga melakukan dugaan korupsi sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023-2024, dan saat menjadi Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030.