NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penerbitan hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) saat memeriksa dua Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai saksi pada 18 November 2026.
A merupakan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, sedangkan VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang. Keduanya diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Saksi A didalami terkait dengan kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU, serta perannya selaku Dirjen. Sementara saksi VEJ didalami terkait fungsi dan tugasnya selaku Dirjen, serta kaitannya dalam penerbitan HGB dan HGU," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan KPK juga mendalami hal yang sama saat memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR sebagai saksi.
Sementara itu, Budi mengatakan KPK menjadwalkan ulang pemanggilan pihak swasta berinisial REY dalam lanjutan penyidikan kasus tersebut.