NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami riwayat pemeriksaan yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terhadap PT Djarum.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan lembaga antirasuah dengan memeriksa dua aparatur sipil negara Bea Cukai berinisial SA dan AZR sebagai saksi pada Kamis (12/11) dalam lanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait kerugian keuangan negara pada sektor cukai.

"Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami keterangan dari para saksi soal pengetahuannya terkait pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai yang berkaitan dengan PT Djarum dan beberapa perusahaan lainnya yang terafiliasi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/11) malam.

Menurut Budi, KPK mendalami hal tersebut untuk mengetahui standar tarif cukai, dan tarif cukai yang diberlakukan untuk PT Djarum dan perusahaan afiliasinya.

"Tentunya ini berkaitan dengan standar tarif yang harus dikenakan dan tarif cukai bagi PT Djarum ataupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi yang kemudian ada dugaan penyimpangan yang dilakukan pada tata kelola cukai tersebut dan ada kerugian keuangan negara yang ditimbulkan," katanya.

Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026, dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.

Pada 21 Juli 2026, KPK mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik).

Hingga September 2026, sejumlah pihak telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni:

1. Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal2. Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono3. Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan4. Pemilik Blueray Cargo John Field5. Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan6. Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri7. Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo8. Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH9. Pejabat fungsional Bea Cukai Madya berinisial AD

Pada 28 Oktober 2026, KPK kembali mengumumkan pengembangan perkara tersebut melalui penerbitan satu sprindik umum. KPK kemudian menggeledah Kantor Bea Cukai Kudus dan Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari setelahnya, KPK melanjutkan penggeledahan terhadap enam perusahaan terafiliasi PT Djarum di Kudus.

KPK pada 30 Oktober 2026 kembali melakukan penggeledahan, yakni di Kantor Bea Cukai Semarang, serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, di Kota Semarang, Jateng.

Penggeledahan-penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti-bukti adanya kerugian negara pada sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Di sisi lain, KPK tengah mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada pihak-pihak di Bea Cukai.