“Uang itu dari tim pengacara Summarecon. Uang itu tujuannya diberikan kepada saya untuk membantu,” kata HRM setelah diperiksa KPK sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (11/11) sore.
Lebih lanjut dia menjelaskan Summarecon meminta bantuan GRIB Jaya untuk melakukan mediasi.
“Untuk membantu mereka memediasikan persoalan sengketa tanah Summarecon yang luasnya kurang lebih 65 hektare yang di Kabupaten Bogor,” jelasnya.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
