NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penyerahan uang untuk Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW saat memeriksa dua pihak swasta sebagai saksi pada 16 November 2026.
Dua saksi tersebut adalah RSA selaku pihak swasta, dan USK selaku pemilik PT Pilar utama.
“Saksi RSA dan USK hadir. Penyidik mendalami pengetahuan saksi soal penyerahan uang atau gratifikasi kepada Bupati Pemalang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Budi mengatakan KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap pemilik PT Fanidita Sarana berinisial SW seusai yang bersangkutan absen diperiksa sebagai saksi pada tanggal tersebut.
Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah Bupati Pemalang berinisial AW.
Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.
KPK menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.