NADIKABAR.COM — KPK menghormati langkah Dewan Pengawas (Dewas) yang memeriksa pegawainya terkait dugaan kebocoran dokumen penanganan kasus suap sertifikat hak guna bangunan (HGB) di Kementerian ATR/BPN. Meski begitu, KPK saat ini memilih memusatkan perhatian pada penyidikan perkara tersebut.

"Kami menghargai dan menghormati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dewas dan inspektorat dalam rangka melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN," terang Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

"Tetapi saat ini memang yang menjadi fokus di penindakan terkait perkaranya masih sedang berproses," sambungnya.

Taufik mengatakan penanganan perkara suap di lingkungan ATR/BPN masih menjadi fokus KPK. Penyidik saat ini terus mendalami sejumlah temuan, termasuk asal-usul uang yang disita dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Dia menjelaskan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut. Dari hasil pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

"Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana. Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN," ungkapnya.