NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemanggilan tiga petinggi PT Benteng Tunggal sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Saksi YW, LC, dan PGS mengonfirmasi tidak hadir sehingga pemeriksaan dijadwalkan ulang pada pekan depan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Ketiga saksi tersebut terdiri atas YW selaku direktur utama, LC sebagai direktur, dan PGS selaku komisaris PT Benteng Tunggal.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor berinisial SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, serta RP yang merupakan pihak swasta atau perantara perusahaan tersebut.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen berinisial AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta dua pihak swasta berinisial E dan MF.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan L, Direktur Jenderal Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial VEJ, serta Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN berinisial A.

Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah ruangan direktorat terkait perkara tersebut.

Sehari kemudian, pada 18 September 2026, KPK menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta serta rumah L di Bekasi.

Selanjutnya, pada 21 September 2026, penyidik menggeledah kantor perusahaan tersebut di Kabupaten Bogor.

Dua hari kemudian, KPK menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto. Pada 24 September 2026, penggeledahan dilanjutkan ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur dan rumah L di Nganjuk.

Pada 29 September 2026, penyidik KPK menggeledah kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.