KPK pada Selasa (10/11) memanggil SM selaku Kepala Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Utara, serta tiga pihak swasta berinisial AM, FOM, dan AFH untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, keempatnya tidak diketahui memenuhi panggilan KPK atau tidak.
Pada Rabu (11/11), KPK memeriksa empat saksi yang terdiri atas Kepala Dinas Pertanian Bolaang Mongondow Utara berinisial S, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bolaang Mongondow Utara SNB, FTU selaku Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bolaang Mongondow Utara, serta ASN berinisial MP.
Kasus tersebut bermula saat KPK pada 21 September 2026 menangkap SL dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai berjumlah Rp200 juta terkait kasus tersebut.
