NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan sembilan saksi tersebut dilakukan di dua lokasi yang berbeda.
“Pemeriksaan bertempat di dua tempat berbeda, yakni Polda Jawa Timur di Kota Surabaya dan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut dia mengatakan para saksi yang dipanggil untuk diperiksa di Polda Jatim terdiri atas RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.
Kemudian, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, dan MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember.
