Menurut KPK, SL diduga melakukan dugaan korupsi sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023-2024, dan saat menjadi Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030.

Dalam kurun waktu tersebut, KPK menduga SL memeras pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dan meraih Rp130 juta.

KPK juga menduga SL memperoleh gratifikasi sebanyak Rp11,14 miliar selama 2023–2026.