NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Kepala Dinas Perhubungan Bolaang Mongondow Utara berinisial HB dan tiga orang lainnya untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara nonaktif berinisial SL.

"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama HB selaku Kadishub Bolaang Mongondow Utara, AAM selaku anggota Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Bolaang Mongondow Utara, ZPG selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Bolaang Mongondow Utara serta HW selaku pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data KPK hingga pukul 13.16 WIB, hanya AAM, ZPG, dan HW yang memenuhi panggilan lembaga antirasuah. Sementara nama HB belum tercatat memenuhi panggilan KPK.

Sebelumnya, KPK pada Senin (16/11) memeriksa tiga anggota Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Setda Bolaang Mongondow Utara berinisial MAC, RM, dan NSS sebagai saksi. Mereka didalami terkait pemberian sejumlah uang proyek untuk SL.

Kasus tersebut bermula saat KPK pada 21 September 2026 menangkap SL dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. KPK juga menyita uang tunai berjumlah Rp200 juta terkait kasus tersebut.

Menurut KPK, SL diduga melakukan dugaan korupsi sejak menjabat sebagai Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2023-2024, dan saat menjadi Bupati Bolaang Mongondow Utara periode 2025-2030.

Dalam kurun waktu tersebut, KPK menduga SL memeras pihak swasta untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV dan meraih Rp130 juta.

KPK juga menduga SL memperoleh gratifikasi sebanyak Rp11,14 miliar selama 2023-2026.