NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas Bupati Pemalang berinisial N, Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo S, hingga Bupati Sorong Selatan PK untuk diperiksa sebagai saksi.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan lembaga antirasuah memanggil ketiganya sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif berinisial AW.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama N selaku Plt. Bupati Pemalang, S selaku Sekda Purworejo, dan PK selaku Bupati Sorong Selatan,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Khusus saksi PK, Budi mengatakan pemanggilannya merupakan penjadwalan ulang dari panggilan KPK pada 27 Oktober 2026.
Selain itu, dia mengatakan KPK memanggil dua pihak swasta berinisial DP dan DAD untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah AW.
Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.
KPK menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.
