NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang pihak swasta dan seorang aparatur sipil negara (ASN) Kementerian Perhubungan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama S selaku pihak swasta dan FW selaku ASN,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Selasa.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, FW pada 2025 menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub.
Sebelumnya pada 27 Juni 2024, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran di empat pelabuhan.
KPK juga telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni berinisial AK, DG, ISP, S, IAT, AK, HR, OP, serta SIG.
Sementara perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi pada proyek pekerjaan sebagai berikut:
1. Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas, Jawa Tengah, tahun anggaran 2015, 2016, dan 2017,2. Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur, tahun anggaran 2015, dan 2016,3. Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Benoa, Bali, tahun anggaran 2014, 2015, dan 2016,4. Paket pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Pulang Pisau, Kalimantan Selatan, tahun anggaran 2013, dan 2016.
