“KPK terus mewanti-wanti dan mengimbau agar seluruh proses tata kelola pemerintahan dilakukan secara transparan dan akuntabel ya, dari proses awal sampai dengan akhir sehingga tidak lagi ada pengondisian-pengondisian,” katanya.

Sebelumnya, KPK pada 16 Oktober 2026 mengungkap dugaan korupsi terkait pengondisian temuan audit BPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, dan menetapkan Bupati Klaten berinisial HWI dan Kepala Perwakilan BPK Jateng ALH sebagai tersangka.