NADIKABAR.COM — KPK memeriksa dua orang Direktur Jenderal pada Kementerian ATR/BPN terkait kasus dugaan suap sertifikat hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Keduanya diperiksa sebagai saksi.

"Saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN," jelas Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Budi mengatakan dua Dirjen yang diperiksa ialah Asnaedi selaku Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) serta Virgo Eresta Jaya selaku Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR). Dia mengatakan, keduanya sudah hadir dan tengah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," terang Budi.

Selain keduanya, Budi mengatakan penyidik juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Muhammad Rizal dan seorang swasta bernama R Eko Yufri Krismawan Nugroho. Budi belum merinci hal yang didalami kepada para saksi.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein, menyampaikan bahwa kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya di lingkungan ATR/BPN terus berproses. Bahkan Taufik menjelaskan, tak menutup kemungkinan bahwa akan ada pengembangan untuk perkara ini.

Dia menjelaskan penyidik terus memeriksa sejumlah saksi untuk menelusuri sumber dana yang ditemukan dalam perkara tersebut. Dari hasil pendalaman sementara, uang yang disita diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan serta layanan pertanahan di lingkungan ATR/BPN.

"Sedang dilakukan verifikasi sumber dananya dari mana. Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN," ungkapnya.

Selain itu, KPK juga menemukan indikasi pengurusan layanan pertanahan lain yang melibatkan pihak swasta di luar PT Summarecon Agung Tbk. Temuan tersebut masih didalami dan berpeluang dikembangkan dalam penyidikan.

"Jadi ada beberapa yang sudah saat confirm kan ada dari PT Summarecon ya, beberapa yang di Bogor, tetapi kami juga melakukan identifikasi dari pengurusan layanan pertanahan lain yang tidak menutup peluang akan ada pengembangan penyidikan untuk perkara yang saat ini sedang berjalan," imbuhnya.

Sebagai informasi, KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mengusut dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Terkait dengan dugaan penerimaan lainnya, baik penerimaan-penerimaan dari internal yang berkaitan dengan rotasi, promosi, ataupun mutasi jabatan, diduga juga penerimaan yang dilakukan para oknum di Kementerian ATR/BPN ini berkaitan dengan layanan pertanahan lainnya," jelas juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, seperti dikutip, Jumat (18/9).

Berikut daftar delapan tersangka dalam kasus ini:1. Lampri (LMP) selaku Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN;2. Sontang Coin Manurung (SON) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I;3. Adrianto Pitojo Adi (ADR) selaku Direktur Utama (Dirut) Summarecon;4. Arif Sugiyanto (ARF);5. Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (FEZ);6. Rizal Pahlevi (LEV) selaku pihak swasta;7. Erwin (ERW);8. Muhammad Fakhry (MF).