NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua saksi kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan tersangka mantan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus berinisial MH.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama BS selaku pihak swasta, dan L selaku Direktur PT BPR Olympindo Primadana,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, L tiba pada pukul 09.47 WIB, sedangkan BS pada pukul 10.05 WIB
Kasus tersebut bermula saat KPK menetapkan MH sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 25 Februari 2025.
KPK kemudian menahan MH pada 19 Agustus 2026.
Sementara itu, KPK menduga MH menerima gratifikasi hingga Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.
Rinciannya adalah sekitar Rp700 juta untuk sponsor acara peragaan busana anaknya, penerimaan Rp10 miliar selama 2013–2018 dalam bentuk mata uang asing, serta penerimaan Rp10 miliar selama 2014-2022 dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.
