NADIKABAR.COM β Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan telah memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berinisial S, dan seorang prajurit TNI aktif yang sedang menjabat sebagai Deputi BNPB pada pekan lalu.
βJadi, pada pekan kemarin atau tepatnya pada Kamis (12/11), penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom (Pusat Polisi Militer) TNI untuk melakukan pemeriksaan,β kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Budi menjelaskan S dan Deputi BNPB tersebut diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana.
βSemuanya didalami berkaitan dengan proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk soal penunjukan langsung kepada para vendor atau penyedia barang dan jasa ini seperti apa, karena kemudian diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut,β katanya.
Menurut dia, keterangan S dan Deputi BNPB tersebut dibutuhkan KPK dalam penyidikan yang sedang berjalan terhadap lima tersangka.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.
Salah satunya, BS selaku adik Letnan Jenderal TNI berinisial S yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. BS juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat S aktif menjabat.
Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras GP, serta pihak swasta SNG.
Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.
Selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut.
Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Puspom TNI mengenai peran Letjen TNI S.
KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.