Kemudian, C selaku mantan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah Kabupaten Bandung Barat, EL selaku Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo serta NR selaku pegawai PT Bela Parahiyangan Investindo.

Sebelumnya, KPK pada Senin (16/11) memanggil AAN selaku Manajer Legal PT Bela Parahiyangan Investindo, JID selaku Manajer Pemasaran PT Bela Parahiyangan Investindo, YWK selaku Manajer TI dan PR PT Bela Parahiyangan Investindo, SR selaku Manajer Keuangan PT Bela Parahiyangan Investindo, A selaku Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I, serta LSP dan YS selaku pegawai Pt Bela Parahiyangan Investindo sebagai saksi.

Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.