NADIKABAR.COM — Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR, diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan tersangka Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. KPK mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang.
"Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang," ujar Jubir KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di KPK, Rabu (11/11/2026).
Dia mengatakan kasus ini hampir mirip dengan kasus korupsi Bupati Klaten. Sebab, ditemukan beberapa audit yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten juga dilakukan di Pemalang.
"Artinya dugaan ini juga menjadi pola-pola yang mirip dengan apa yang terjadi di Klaten. Bahwa ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit yang dilakukan di pemerintah Kabupaten Klaten, ini ada dugaan juga dilakukan di Pemalang," ungkapnya.
"Ini masih pemeriksaan pertama untuk saudara AL dalam perkara Pemalang, juga masih akan terus didalami terkait adanya dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang ini seperti apa," tutupnya.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Berikut ini daftarnya:
1. Anom Widiyantoro (AWI), selaku Bupati Pemalang;2. Mohamad Haris (GHA), selaku pihak swasta atau orang kepercayaan Bupati;3. Lilik Budi Suprianto (LBS), selaku pihak swasta;4. Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (DIS), selaku staf administrasi KPK.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris atau Gus Haris (GHA). Total yang dikumpulkan sebesar Rp 1,98 miliar.
Uang yang terkumpul itu salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK.
