NADIKABAR.COM — KPK memeriksa mantan Direktur Pemasaran dan Penjualan PT LEN Railway Systems berinisial UL sebagai saksi kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan UL diperiksa sebagai saksi kasus DJKA Kemenhub untuk klaster proyek di Sumatera Selatan.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama UL,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Senin.

Berdasarkan data KPK hingga pukul 11.39 WIB, UL memenuhi panggilan lembaga antirasuah dengan tiba pada pukul 09.08 WIB.

Perkara dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kemenhub bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada April 2023.

Hingga 20 Januari 2026, KPK telah menahan 22 orang tersangka, termasuk anggota DPR RI periode 2019–2024 Sudewo.

Berikut daftar 22 tersangka kasus DJKA Kemenhub:

1. Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto2. Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat3. Direktur Utama PT KA Properti Manajemen (KAPM) Yoseph Ibrahim4. Vice President PT KAPM Parjono5. Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub Harno Trimadi6. Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang Putu Sumarjaya7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Semarang Bernard Hasibuan8. PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan Achmad Affandi9. PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah10. PPK BTP Bandung Syntho Pirjani Hutabarat11. Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika12. Direktur PT Putra Kharisma Sejahtera Zulfikar Fahmi13. PPK BTP Semarang Yofi Okatrisza14. Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Budi Prasetyo15. Sekretaris Pokja Hardho16. Anggota Pokja Edi Purnomo17. PPK BTP Semarang Dheky Martin18. Ketua Pokja Risna Sutriyanto19. Komisaris PT Tri Tirta Permata Eddy Kurniawan Winarto20. PPK di BTP Medan Muhlis Hanggani Capah21. PPK BTP Medan Muhammad Chusnul22. Anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024 Sudewo

Selain mereka, KPK juga telah menetapkan dua korporasi sebagai tersangka dalam perkara tersebut, yakni PT Istana Putra Agung dan PT KA Properti Manajemen.