NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang berinisial N sebagai saksi pada Selasa (10/11), untuk didalami terkait biaya kampanye selama Pilkada 2024.
"Plt. Bupati didalami pengetahuannya berkaitan dengan modal politik yang dibutuhkan oleh Bupati saat itu (AW) sehingga ini juga mengonfirmasi saksi-saksi sebelumnya terkait dengan kebutuhan biaya kampanye oleh Bupati," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11) malam.
Budi menjelaskan KPK perlu mendalami N karena materi tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan-penerimaan uang yang diterima oleh AW.
Adapun, AW saat ini merupakan Bupati Pemalang nonaktif sekaligus salah satu tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Perkara tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 28 Juli 2026. Salah seorang yang ditangkap dalam operasi tersebut adalah AW.
Pada 30 Juli 2026, KPK mengumumkan hasil OTT dan menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dua klaster dugaan pemerasan.
Klaster pertama adalah dugaan pemerasan oleh AW terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang dan pihak swasta. Dalam klaster itu, KPK menetapkan AW dan orang kepercayaannya, MH alias GH, sebagai tersangka.
KPK menduga AW melalui GH meminta uang kepada sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta untuk kepentingan pribadi. GH diduga mengumpulkan uang hingga Rp1,98 miliar.
Klaster kedua adalah dugaan pemerasan terhadap AW yang melibatkan SBD dan ayahnya, LBS. SBD merupakan anggota Polri yang diperbantukan sebagai staf administrasi di KPK.
KPK menduga SBD memberikan informasi terkait proses administrasi penanganan perkara kepada LBS. Informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan LBS untuk meminta uang kepada AW dengan menawarkan pengurusan perkara di KPK.
