NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyumas berinisial ME sebagai saksi kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama ME," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Jumat.
Berdasarkan data KPK hingga pukul 15.48 WIB, ME memenuhi panggilan KPK dengan tiba pada pukul 09.13 WIB.
Selain itu, Budi mengatakan KPK memanggil anggota DPRD Banyumas berinisial BL, dan seorang pihak swasta berinisial BR sebagai saksi. Namun, keduanya belum diketahui memenuhi panggilan KPK atau tidak.
Sebelumnya, KPK pada Rabu (11/11) memanggil AY dan HJT selaku pihak swasta, dan ES selaku aparatur sipil negara sebagai saksi. Akan tetapi, hanya AY dan ES yang memenuhi panggilan KPK.
Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak dari jajaran Rektorat Unsoed pada 20 Agustus 2026.
Sehari setelahnya, KPK menetapkan Rektor Unsoed Prof. AS, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsoed Prof. NAP, Kepala Bagian Akademik Unsoed ES, M selaku keponakan AS, serta DMW dan AW selaku perantara sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam penerimaan mahasiswa baru Unsoed.
KPK menduga NAP melalui DMW dan AW memeras orang tua calon mahasiswa baru hingga Rp650 juta agar anaknya bisa masuk Fakultas Kedokteran, namun tetap tidak diloloskan.
Selain itu, KPK menduga AS memerintahkan keponakannya untuk menerima pemberian orang tua calon mahasiswa baru hingga mendapat Rp680 juta selama 2025-2026.
Uang tersebut kemudian dipakai AS untuk membeli tiga bidang tanah, tetapi diatasnamakan M.
Terakhir, KPK menduga AS memberikan akses persetujuan kelulusan kepada ES setelah Kabag Akademik Unsoed tersebut menerima Rp1,12 miliar dari pengepul yang berprofesi sebagai guru selama 2025–2026.
