NADIKABAR.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pengakuan Fahd Arafiq yang mengklaim memberi uang sebesar Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan KPK saat ini masih berfokus mendalami substansi perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Yang pertama KPK tentu masih akan fokus terhadap substansi di pokok perkara," kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11).

Pokok perkara yang dimaksud adalah dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.

Kedua, dugaan gratifikasi atau penerimaan lainnya oleh sejumlah oknum di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dugaan tersebut berkaitan dengan adanya uang dalam jumlah besar yang ditemukan penyidik saat operasi tangkap tangan (OTT).

"Dari peristiwa tertangkap tangan itu tim menemukan adanya sejumlah uang dalam nominal yang cukup besar yang diduga didapatkan oleh para oknum di Kementerian ATR/BPN tidak hanya soal layanan pertanahan tapi juga diduga berkaitan dengan setoran-setoran rutin dari para kantah ataupun kanwil," katanya.

Budi mengatakan, KPK mengapresiasi masyarakat yang telah menyampaikan laporan setelah perkara tersebut naik ke tahap penyidikan.