Selain itu, ICW menduga terdapat konflik kepentingan dalam pengadaan jasa tersebut karena RA adalah pejabat publik.
Sementara itu, PT Rans Entertainmen Indonesia dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026, mengatakan setiap kerja sama RANS maupun anak usahanya dengan pemerintah selalu dilakukan secara profesional, seperti melalui Inaproc.id atau ecatalogue.com yang secara terbuka dapat diakses oleh masyarakat.
Dalam setiap proses pengadaan, RANS mengatakan mengikuti persyaratan administratif, teknis, dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, serta praktik bisnis yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, RANS mengatakan nilai Rp14,7 miliar mengacu pada commercial rate card yang umum digunakan untuk klien RANS. Nilai tersebut disebut bukan semata-mata biaya publikasi di media sosial, melainkan mencakup produksi konten, biaya perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, serta berbagai aktivitas promosi lainnya.
Terakhir, RANS memahami perhatian publik terkait kemungkinan potensi konflik kepentingan antara RA selaku pemegang saham mayoritas sekaligus Utusan Khusus Presiden.
